Sidang di MK, Ahli Masyarakat Wawonii Konkep Tegaskan Pulau Kecil Bahaya Untuk Pertambangan

  • Bagikan
Pulau Wawonii, Konkep. Foto: Istimewa.
Pulau Wawonii, Konkep. Foto: Istimewa.

NASIONAL, SULTRAINFORMASI.COM – Ahli dari masyarakat Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa pulau-pulau kecil sangat bahaya untuk pertambangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (05/12/2023).

Sidang MK itu kembali digelar dengan Nomor 35/PUU-XXI/2023, terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 junctoUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Pengaju judicial review UU PWP3K adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Sidang di MK saat berlangsung. Foto: Tangkapan Layar.

Uji materi yang diajukan perusahaan menyoal pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) mengatur larangan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil.

Agenda pada Sidang MK kali ini mendengar Keterangan DPR dan ahli dari pihak terkait yakni Idris, dkk (28 orang masyarakat Wawonii) yang diwakili oleh INTEGRITY Law Firm.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula pihak terkait lainnya, yakni KIARA dan WALHI yang merupakan anggota KORAL, JATAM dan masyarakat. Sidang MK tersebut juga dihadiri oleh pemohon yakni PT GKP; perwakilan pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemenkumham.

Dalam sidang tersebut, ahli dari masyarakat Wawonii, Prof Dr Ir Rilus A Kinseng MA menyampaikan Pasal 35 huruf k dan 23 Ayat 2 UU PWP3K diperlukan untuk melindungi kontrol dan akses masyarakat pesisir dan nelayan terhadap wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

Keberadaan pulau-pulau kecil punya arti penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat petani atau nelayan yang tinggal di dalamnya.

Tapi sangat disayangkan, pada kenyataannya masyarakat pesisir dan nelayan masih berhadapan dengan kemiskinan, marginalisasi, penggusuran dan konflik sosial.

“Tidak jarang, alam sebagai sumber penghidupan mereka terganggu akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan,” ujar Prof Rilus A Kinseng.

Itu sebabnya, sambung Prof Rilus, akses dan kontrol masyarakat pesisir dan nelayan terhadap sumber daya alam di Pulau-Pulau Kecil sangat perlu dilindungi.

Sebagaimana dituliskan Prof Rilus pada keterangannya bertajuk, Pentingnya Perlindungan Komunitas Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam proses pembangunan di Indonesia.

Prof Rilus juga memaparkan, penghapusan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K akan membuka peluang diskriminasi, marginalisasi, penindasan penguasa dan pengusaha terhadap masyarakat petani dan nelayan di pulau-pulau Kecil. Menurutnya, kedua pasal ini harus tetap ada.

“Kalaupun mau dihapus, maka harus ada pasal pengganti yang menjamin agar masyarakat petani dan nelayan di pulau-pulau kecil lebih terlindungi lagi dari aktivitas pertambangan,” tegasnya.

Ahli lainnya, yang juga diajukan pihak masyarakat Wawonii yakni Dr Charles Simabura. Dirinya tegas meminta MK untuk memberikan penafsiran yang pasti mengenai Pasal 35 huruf k.

Menurut ahli, pasal tersebut tidak sejalan dengan tujuan diterbitkannya UU PWP3K. Tujuan UU PWP3K dengan tegas mengatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

“Pulau-pulau kecil dilarang untuk ditambang sesuai dengan maksud dalam tujuan UU PWP3K tersebut dan sejalan dengan prioritas pemanfaatannya yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yang tidak memuat kegiatan pertambangan sebagai kegiatan prioritas,” tegas Dr Charles.

Harimuddin dari INTEGRITY Law Firm mengharapkan agar MK dalam memutus permohonan ini, benar-benar mendengar dan mengedepankan nilai-nilai kebenaran serta keadilan untuk masyarakat nelayan bahkan petani. Pasalnya mereka sudah puluhan tahun berada dan hidup di sana.

โ€œKehadiran perusahaan tambang terutama di pulau kecil jelas berdampak negatif buat
masyarakat setempat, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh ahli Prof Rilus,โ€ tegasnya.

Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan JATAM, Muhammad Jamil meminta MK tetap menjaga akal sehat dalam memutus perkara ini tanpa intervensi atau pesanan pihak manapun.

“Sebab, jika gugatan GKP tersebut dikabulkan oleh MK, menurut kami, Indonesia memasuki masa kebrutalan ekstraktivisme, menempatkan pulau kecil beserta seluruh kehidupan di dalamnya sebagai wilayah penaklukan tambang yang berujung pada penciptaan eco genosida masyarakat adat pulau kecil.

Sebagai contoh Pulau Wawonii adalah ruang hidup masyarakat adat suku Wawonii. Sehingga jika pulau tersebut ditambang selesai lah mereka bersama kehidupan di dalamnya.

“Mau geser daratan terbatas. Mau pindah Pulau? Pulau wawonii hanya ada satu di dunia. Begitu pula dengan masyarakat adat Sangihe dengan Pulau Sangihe nya dan banyak lagi di Indonesia.โ€

Kehadiran masyarakat Wawonii, KIARA, WALHI, JATAM sebagai Pihak Terkait dalam
Permohonan ini untuk memastikan perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia adalah hal penting dan mendesak.

Koordinator Sekretariat KORAL Mida Saragih menegaskan kembali bahwa, penambangan di pulau-pulau kecil bertentangan dengan tujuan UU PWP3K.

Sebab, tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU PWP3K yaitu: a) melindungi, bukan merusak ekologisnya; b) mengkonservasi, bukan melakukan penambangan; c) merehabilitasi;

d) memanfaatkan untuk pariwisata, perikanan dan pertanian yang secara ekologis berkelanjutan; dan e) memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan.

“Sehingga Pasal 35 Huruf K dan Pasal 23 Ayat 2 UU PWP3K amat krusial untuk dipertahankan,” pungkasnya.

๐‰๐š๐ง๐ ๐š๐ง ๐ฅ๐ฎ๐ฉ๐š ๐ค๐ฎ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ง๐ ๐ข ๐›๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐š ๐ฅ๐š๐ข๐ง๐ง๐ฒ๐š ๐๐ข ๐†๐จ๐จ๐ ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ฌ๐ข.๐œ๐จ๐ฆ, ๐›๐š๐œ๐š ๐๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ข.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.