Terungkap! Modus 39 Perusahaan Penambang Ilegal di Lahan PT Antam Blok Mandiodo Konut

  • Bagikan
Modus 39 Perusahaan Penambang Ilegal di Lahan PT Antam Blok Mandiodo Konut. Foto: Istimewa.
Modus 39 Perusahaan Penambang Ilegal di Lahan PT Antam Blok Mandiodo Konut. Foto: Istimewa.

KONAWE UTARA, SULTRAINFORMASI.COM – Modus penambangan ilegal di lahan PT Antam Blok Mandiodo Konawe Utara (Konut) terungkap lewat sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tambang di PN Tipikor Kendari, Kamis (25/01/2024).

Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi, Penanggung Jawab Operasional (PJO) KSO Mandiodo Tapunggaya Tapumea (MTT) Jondriawan, Operator Senior Manager PT Antam, Rizky Galih Ajibrata, dan Kepala Cabang PT Tribhakti Inspektama Sultra, Rizky Parayou.

Ketiga orang ini bersaksi untuk terdakwa GM PT Antam UPBN Konut Hendra Wijayanto, Dirut PT KKP Andi Adriansyah, Direktur PT Tristaco Rudi Hariyadi Tjandra dan Kuasa Direktur PT Cinta Jaya, Agussalim Madjid.

Penambangan ilegal di wilayah IUP PT Antam dilakukan oleh 39 perusahaan ini terungkap ketika JPU Kejati Sultra, Anita Theresia membuka bukti dokumen dari handphone Kuasa Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) Doni Apstral.

Ponsel Doni Apstral sendiri telah disita JPU dan dijadikan barang bukti. Anita lantas memperlihatkan bukti dokumen itu dihadapan majelis hakim yang dipimpin Sugeng Sudrajat.

“Saya akan memperlihatkan data-data tongkang (menggunakan dokumen) PT Kabaena Kromit Pratama yang tersimpan dari HP Dony Apstral,” kata Anita kepada Jondriawan.

Anita melanjutkan, di handphone tersebut ditemukan data pemilik kargo yang menggunakan dokumen terbang PT KKP, antara lain Aceng, Muas, Jerman, Ibrahim, Bos, Icang, Ikbal, Irwasda, Dir, Kris, Bobi, Noi, Rahman, Fadli, Wili, Kiki, Yanuar.

“Di antara nama-nama tersebut yang berkaitan dengan perusahaan atau orang-orang yang melakukan penambangan di lahan PT Antam, bisa saudara sebutkan?,” tanya Anita ke Jondriawan.

“Aceng saudara kenal,” sebut Anita. “Iya saya kenal. Itu yang saya kenal menambang di Antam,” jawab Jondriawan.

“(Rahman) mirip dengan salah seorang yang berada di perusahaan tersebut. (Noi PT Geo Gea Mineralindo) Sama. Iya (termasuk 39 perusahaan kontraktor). Nama itu di 39 perusahaan),” beber Jondriawan.

Seseorang bernama Kiki dari PT Timah Mineral Sejahtera. Ikbal dari PT Alfa Mineral Pratama. Fajar dari PT Altan Bumi Barokah. PT SBP. Sejumlah perusahaan ini menjadi bagian dari 39 sub-kontraktor yang menambang di lahan PT Antam.

Jaksa Anita Theresia pun mengambil barang bukti dokumen kontrak perjanjian kerjasama untuk diperlihatkan kepada saksi Jondriawan di depan majelis hakim.

“Mohon izin yang mulia, semua perjanjian sewa alat berat,” ucap Jaksa Anita. “Iya benar,” jawab Jondriawan. “Kenyataannya di lapangan, apakah melakukan sewa alat berat?” tanya Jaksa Anita lagi. “Mereka melakukan penambangan,” tegas karyawan PT Lawu Agung Mining ini.

Menurut Jondriawan, 39 perusahaan kontraktor ini mengerahkan 5-10 alat berat dalam melakukan pertambangan nikel. Sementara PT Lawu Agung Mining menggunakan 30 alat berat.

“PT Lawu paling banyak melakukan operasi produksi dan menjual sendiri bijih nikel. Iya betul “beberapa perusahaan menjual sendiri,” pungkasnya.

Berdasarkan surat dakwaan Kejati Sultra, 289 kapal bijih nikel dijual menggunakan dokumen terbang PT KKP dengan kerugian negara mencapai Rp 2 triliun lebih.

JPU Kejati Sultra, Yusran menegaskan, surat perintah kerja (SPK) dari PT Lawu Agung Mining terhadap 39 perusahaan menggunakan kontrak sewa alat berat.

“Fakta di lapangan, mereka melakukan penambangan, produksi sendiri menjual sendiri,” tegas Yusran.

Yusran bilang, aktivitas penambangan ilegal yang dikerjakan sub-kontraktor diketahui oleh terdakwa, yakni General Manager (GM) PT Antam, Hendra Wijayanto.

Sehingga, di samping sebagai General Manager, Hendra Wijayanto juga selaku KTT PT Antam untuk melakukan teguran-teguran hingga mencabut kontrak KSO MTT.

Sebab, dalam klausul kontrak antara PT Antam dengan KSO MTT ini, dilarang untuk melakukan sub-kontraktor untuk melakukan aktivitas pertambangan di lahan badan usaha milik negara tersebut.

“GM dan juga KTT ini tahu bahwa ada perusahaan lain yang melakukan sub-kontraktor di dalam (areal PT Antam), kenapa dibiarkan, itu menyalahi kontrak, dilarang mensub-kontrakan,” ujar Yusran.

Dari fakta persidangan, Hendra Wijayanto 70 kali melakukan teguran kepada KSO MTT, namun tak kunjung memutus kontrak kerjasama operasi.

Bagi JPU, hal itu melanggar perjanjian kontrak kerjasama. Sebab, dalam perjanjian, jika 3 kali pelanggaran, maka kontrak akan sudah bisa diputuskan.

“Kenapa tidak diputuskan. Dia (Hendra Wijayanto) baru melaporkan pelaporan (pemutusan kontrak) ke pusat Mei 2023, setelah kasus ini ke tahap penyidikan, (bahkan) setelah tidak ada lagi kegiatan,” pungkasnya.

𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐤𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢.𝐜𝐨𝐦, 𝐛𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐢.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *