Tulisan dari Opini tidak mewakili pandangan dari redaksi sultrainformasi.com.
Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang khususnya di Universitas Halu Oleo (UHO) telah mengungkapkan tidak hanya kekejaman tersembunyi, tetapi juga keterlibatan birokrasi kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi mahasiswa. Namun, alih-alih menjadi pelindung, birokrasi kampus justru terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia yang kejam dan memilukan.
BEM Fakultas Hukum (FH) UHO dengan tegas mengecam keterlibatan birokrasi kampus dalam kasus ini. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin moral dan pelindung mahasiswa, malah menjadi bagian dari permasalahan. Ketika birokrasi kampus gagal bertindak dan bahkan terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan mahasiswa, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan perlindungan yang seharusnya mereka berikan.
Muh. Bissabir selaku ketua BEM FH menuntut pertanggungjawaban yang tegas terhadap setiap individu dalam birokrasi kampus yang terlibat dalam kasus ini. Tidak ada lagi ruang untuk pembenaran atau pemakluman terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mengorbankan mahasiswa. Masyarakat akademik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan kosong, untuk membersihkan lembaga-lembaga dari korupsi moral dan kebobrokan etika, terutama untuk rektor UHO.
BEM Fakultas Hukum mengajak seluruh mahasiswa dan dosen untuk bersatu dalam menentang keterlibatan birokrasi kampus dalam kejahatan perdagangan orang. Kita harus menolak menjadi bagian dari sistem yang membiarkan kekejaman berlangsung. Bersama-sama, kita harus memperjuangkan reformasi sejati dalam birokrasi kampus agar kampus menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua mahasiswa.
Tulisan: Ketua BEM Fakultas Hukum UHO, Muh. Bissabir.
